Ketua KPP Anwar Supridjadi. Foto: Tantan Sulton/Koran SI
JAKARTA - Pemerintah akan mengkaji program reformasi birokrasi dengan memberikan remunerasi, yang selama ini dilakukan untuk memelihara reformasi.
"Ya kita evaluasi, apakah renumerasi itu paket individual atau tidak. Kita kan belum sampai ke kinerja individual. Problemanya kan ewuh pakewuh," ujar Ketua Komite Pengawas Perpajakan (KPP) Anwar Suprijadi usai Konferensi pers di Aula Mezzanine Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Dr Wahidin, Jakarta, Selasa (30/3/2010).
Menurutnya, budaya ewuh pakewuh itu menjadi salah hambatan utama. Dahulu sewaktu menjabat sebagai Dirjen Bea Cukai, cerita dia, ditjen yang dipimpinnya itu mendapat kepercayaan publik. Kuncinya adalah mengundang orang luar.
Sehingga, mata rantai satu dengan lainnya bisa terburai. Hal inilah yang akan menjadi salah satu pekerjaan satgas antimafia. "Saya sudah bilang masalah mafia itu tidak bisa diselesaikan oleh Ditjen Pajak sendiri," pungkasnya.(Sumber: Okezone, Selasa 30 Maret 2010)
